Pemerintah Kabupaten Asahan terus mendorong percepatan sertifikasi tanah wakaf guna memberikan kepastian hukum serta melindungi aset wakaf agar terhindar dari persoalan sengketa maupun penyalahgunaan fungsi. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kabupaten Asahan yang dibuka oleh Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., melalui Asisten Administrasi Umum Setdakab Asahan, bertempat di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Senin (09/11/2026).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Asahan, Kejaksaan Negeri Asahan, Para Asisten Setdakab Asahan, Kementerian Agama Kabupaten Asahan, para Kepala KUA Kecamatan, camat, lurah, kepala desa, serta tamu undangan lainnya.
Dalam laporannya, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Asahan, Basuki, S.Pd., M.M., menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Asahan, BPN Kabupaten Asahan, Kementerian Agama Kabupaten Asahan, serta Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Asahan.
Adapun peserta sosialisasi terdiri dari 25 camat, 204 lurah dan kepala desa, serta 25 perwakilan KUA kecamatan.
Pada kesempatan tersebut, juga dilaksanakan penyerahan santunan jaminan kematian kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan dari kalangan pekerja sosial keagamaan.
Dalam sambutan Bupati Asahan yang disampaikan melalui Asisten Administrasi Umum Asrul Wahid S.E.,M.S.i disampaikan bahwa wakaf merupakan salah satu instrumen keagamaan yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat, baik di bidang keagamaan, sosial maupun ekonomi.
Namun, potensi besar tersebut tidak akan optimal apabila aset-aset wakaf belum memiliki legalitas hukum yang kuat. Hingga saat ini, masih ditemukan persoalan sengketa tanah wakaf yang digugat oleh ahli waris maupun beralih fungsi akibat belum adanya sertifikat sebagai bukti hukum yang sah.
Oleh karena itu, sosialisasi dengan tema “Peran Strategis Pemerintah Daerah dalam Mendukung Percepatan Pensertifikatan Tanah Wakaf melalui Kebijakan, Fasilitasi, dan Koordinasi Lintas Sektoral” dinilai sangat relevan dan penting untuk segera diimplementasikan bersama.
Lebih lanjut, Bupati Asahan menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Asahan untuk memberikan dukungan nyata melalui tiga pilar utama, yakni kebijakan, fasilitasi, dan koordinasi lintas sektoral.
Dari sisi kebijakan, pemerintah daerah terus mendorong penyelarasan regulasi guna memberikan kemudahan birokrasi dalam proses administrasi sesuai kewenangan pemerintah daerah. Dari sisi fasilitasi, pemerintah daerah siap mendukung proses inventarisasi tanah wakaf agar berjalan lancar.
Sementara itu, koordinasi lintas sektoral menjadi kunci utama dalam mempercepat sertifikasi tanah wakaf. Sinergi antara Kejaksaan Negeri dalam pengamanan hukum, BPN dalam administrasi pertanahan, Kementerian Agama dalam pengawasan keagamaan, serta BWI sebagai lembaga otoritas wakaf diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan aset wakaf yang tertib dan memiliki kepastian hukum.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh masing-masing narasumber terkait peran dan langkah strategis dalam mendukung percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Asahan.