Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., mengikuti kegiatan Optimalisasi Peran Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam Pemulihan Pelayanan Publik Pascabencana yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (12/11/2026). Kegiatan ini dihadiri Wakil Menteri PANRB RI, Gubernur Sumatera Utara, Kepala Daerah se-Sumatera Utara, OPD serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M, menyampaikan bahwa pemulihan pelayanan publik pascabencana menjadi salah satu tantangan terbesar pemerintah daerah. Menurutnya, upaya pemulihan tidak hanya berfokus pada perbaikan infrastruktur, tetapi juga memastikan seluruh pelayanan kepada masyarakat kembali berjalan normal, bahkan lebih baik dari sebelumnya.
Gubernur juga mengungkapkan bahwa dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, baru 8 daerah yang memiliki MPP aktif, termasuk Kabupaten Asahan. Karena itu, ia mendorong seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas dan memperbanyak jenis layanan di MPP, sekaligus mengajak daerah yang belum memilikinya agar segera membangun MPP.
Sementara itu, Wakil Menteri PANRB RI, Komjen Pol. (Purn.) Prof. Dr. H. Purwadi Arianto, M.Si., mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk kerja keras jajaran Pemerintah Daerah dalam menangani dampak bencana. Ia menegaskan bahwa bencana dapat mengganggu keberlangsungan pelayanan publik, sehingga kehadiran pemerintah dalam memastikan pelayanan kembali normal sangat dibutuhkan masyarakat.
Menurutnya, MPP merupakan wajah birokrasi sekaligus wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan berkualitas. Pemerintah harus mampu menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat, bukan sebaliknya masyarakat yang harus menyesuaikan diri dengan sistem kerja pemerintah
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri PANRB secara khusus memberikan apresiasi kepada 8 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang telah memiliki MPP aktif, yakni Kabupaten Asahan, Simalungun, Batubara, Humbang Hasundutan, Labuhanbatu Utara, Kota Tebing Tinggi, Medan, dan Pematangsiantar.
Usai mengikuti kegiatan tersebut, Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., menyampaikan bahwa keberadaan MPP merupakan langkah strategis dalam menghadirkan pelayanan publik yang terintegrasi, efektif, dan mudah dijangkau masyarakat. Pemerintah Kabupaten Asahan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui optimalisasi Mal Pelayanan Publik.
“Apalagi Kabupaten Asahan menjadi salah satu dari 8 daerah di Sumatera Utara yang telah memiliki MPP aktif. Ini merupakan kepercayaan sekaligus tanggung jawab yang harus kita jaga.
Kita ingin masyarakat mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan tidak berbelit-belit. Masyarakat tidak boleh dipersulit oleh urusan administrasi, justru pemerintah harus hadir memberikan kemudahan dan solusi atas kebutuhan masyarakat”, tegasnya
Melalui kegiatan ini, kita juga mendapatkan penguatan dan arahan agar MPP tidak hanya menjadi tempat pelayanan administrasi, tetapi benar-benar menjadi pusat pelayanan terpadu yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk dalam situasi pemulihan pascabencana. “Ke depan, kita akan terus mendorong peningkatan kualitas, penambahan jenis layanan, serta penguatan koordinasi antarinstansi agar MPP Kabupaten Asahan semakin optimal. Prinsipnya, pelayanan publik harus berorientasi pada kepuasan dan kepentingan masyarakat,” ujarnya.