BPK RI Perwakilan Sumatera Utara Laksanakan Kunjungan Kerja di Kabupaten Asahan

Dalam rangka mewujudkan tranparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Asahan terus berupaya memperbaiki penggunaan anggaran diseluruh Organisasi Perangkat Daerah. Bahkan Pemerintah Kabupaten Asahan telah memperbaiki temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dari tahun 2015 lalu hingga Desember 2017.

“ Pemerintah Kabupaten Asahan telah menindaklanjuti temuan BPK RI dari tahun 2005 hingga Desember 2017 lalu dan telah menyelesaikannya hingga 80,65 persen,” kata Bupati Asahan Drs H. Taufan Gama Simatupang, MAP dalam pidato tertulisnya yang dibacakan oleh Wakil Bupati Asahan, H. Surya, BSc saat menerima kunjungan kerja Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Propinsi Sumatera Utara, Dra. VM Ambar Wahyuni, MM., Ak bersama rombongan di Aula Melati, Selasa 30 Januari 2018

Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa saat ini BPK sedang melakukan audit interim atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan tahun anggaran 2017. Disamping melaksanakan tugas audit, BPK diharapkan dapat memberikan pembinaan kepada OPD agar transparansi dan akuntabilitas dapat lebih ditingkatkan. Selain dalam rangka tugas kedinasan, kunjungan BPK ini juga sebagai wadah untuk membangun dan mempererat silahtuhrahmi antara Pemerintah Kabupaten Asahan dengan BPK RI perwakilan Sumut.

Wakil Bupati Asahan juga menyampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Asahan, diantaranya pengelolaan Dana Desa yang dikucurkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Desa dari tahun ketahun terus meningkat. Sementara ketersedian Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan belum handal dan mahir. Sehingga perlu dilakukan pembinaan SDM yang dapat mengelola Dana Desa tersebut agar tepat sasaran dan tertib administrasi

Selain itu, beliau juga menyampaikan tentang penghapusan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai Permendagri No. 12 Tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan UPT. Khusus UPT Dinas Pendidikan yang merupakan perpanjangan tangan dinas pendidikan dalam pengelolaan SD/SMP saat ini sejak dibubarkannya UPT, baik aspek personil, keuangan dan aset menjadi tanggung jawab dinas. Sementara kita ketahui di Asahan ada 943 SD/SMP yang tersebar di 25 kecamatan (177 desa dan 27 kelurahan). Jarak satu sekolah kesekolah lain berjauhan dan ini salah satu kendala atau kesulitan yang dihadapi dinas setelah UPT dibubarkan, “ujar Wakil Bupati.

Untuk itu, lanjutnya, diharapkan agar BPK kiranya dapat memberikan pembinaan terkait pengelolaan keuangan Desa dan keuangan sekolah agar dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip dan azas pengelolaan keuangan yang baik.

Dalam kesempatan tersebut turut juga hadir hadir Plh Sekda Taufik ZA Siregar, S.Sos, Asisten, Staf Ahli, serta OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.

Bagikan ke...

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *